Tata Ruang Buruk & Sampah: Bom Waktu Banjir Mataram

MATARAM, Lomboklite.com – Bencana banjir yang melanda Kota Mataram pada 6 Juli 2025 lalu memang mengejutkan banyak pihak. Curah hujan ekstrem yang mencapai 4,2 miliar liter dalam waktu kurang dari enam jam menjadi pemicu awal.[1]

Namun, di balik fenomena alam yang luar biasa itu, ada "bom waktu" lain yang telah lama mengancam: buruknya tata ruang kota dan masalah pengelolaan sampah yang tak kunjung usai.

Analisis dari berbagai pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, menyoroti bahwa banjir ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Lebih dari Sekadar Hujan: Akar Masalah Banjir Mataram

Meski BMKG telah menjelaskan faktor-faktor meteorologi di balik hujan lebat yang terjadi, seperti aktifnya gelombang atmosfer frekuensi rendah dan labilitas atmosfer yang kuat [2], Walhi NTB menegaskan bahwa faktor non-alam justru menjadi penyebab utama yang memperparah dampak banjir.

Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menyebutkan bahwa perencanaan kota yang mengabaikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah biang keladinya.

1. Alih Fungsi Lahan dan Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Salah satu sorotan utama adalah terus berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Mataram. Menurut regulasi, RTH idealnya mencapai 30 persen dari luas wilayah, namun di Mataram angkanya jauh di bawah standar tersebut.

Minimnya RTH berarti berkurangnya area resapan air alami, sehingga air hujan tidak dapat terserap dengan baik ke dalam tanah dan langsung mengalir ke permukiman.

Selain itu, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang seharusnya menjadi penentu apakah intensitas hujan tinggi akan menyebabkan banjir atau tidak, juga terus menyusut.

2. Kondisi DAS dan Drainase yang Memprihatinkan

Observasi lapangan menunjukkan bahwa banjir di Mataram rata-rata terjadi di bantaran sungai yang semakin menyempit. Kali Unus, Kali Ancar, dan Kali Brenyok, tiga sungai utama yang melintasi kota, tidak lagi mampu menampung volume air hujan intensitas tinggi.

Ditambah lagi, buruknya saluran drainase kota mempercepat masuknya air ke permukiman warga karena tidak mampu mengalirkan air dengan efisien.[3, 4] Ketiadaan area tangkapan air yang memadai semakin memperparah kondisi ini, menunjukkan bahwa tata ruang kota, khususnya terkait DAS, berada dalam kondisi yang kacau dan tidak berkelanjutan.

3. Permasalahan Sampah yang Tak Berujung

Masalah sampah juga menjadi pemicu yang tak bisa diabaikan. Robohnya tembok keliling Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya ke arah jalan raya akibat terjangan air deras menjadi bukti nyata betapa pengelolaan sampah yang buruk dapat memperparuk bencana.[3, 5, 1]

Walhi secara eksplisit menyebut "sampah" sebagai salah satu pemicu banjir, mengindikasikan bahwa penumpukan sampah di saluran air dan sungai menghambat aliran air dan memperparah genangan.

Mendesak: Moratorium Pembangunan dan Normalisasi Sungai

Melihat kompleksitas masalah ini, Walhi NTB mendesak Pemerintah Kota Mataram untuk segera memberlakukan moratorium pembangunan di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menghentikan alih fungsi lahan pertanian secara masif.

Penegakan hukum terhadap bangunan yang didirikan di atas DAS juga harus dilakukan secara konsisten. Normalisasi sungai dan perbaikan fungsi sungai secara serius sangat krusial agar sungai dapat berfungsi optimal dalam menampung dan mengalirkan air, sebagai langkah antisipasi jangka panjang terhadap bencana banjir yang semakin sering terjadi.

Banjir Mataram kali ini adalah peringatan keras. Ini bukan hanya tentang seberapa deras hujan turun, tetapi tentang bagaimana kita membangun dan mengelola lingkungan di sekitar kita. Sudah saatnya Mataram berbenah, agar "bom waktu" ini tidak lagi meledak di kemudian hari.